Detail Publikasi Berita

Gubernur, Bupati dan Walikota Tetapkan Penerapan PSBB Sumbar Hari Rabu 22 April 2020

Admin Dinkes News Update 20 April 2020 23:32:05 WIB

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah tetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Sumatera Barat di mulai pada hari Rabu tangal 22 April hingga pada tanggal 5 Mei 2020. sesuai kesepakatan Rapat Koordinasi Pemprov dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat melalui Video Confrence, Senin (20/4/2020).

Hal ini juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

“ Kita berterima kasih kepada Bupati dan Walikota telah menyepakati berbagai hal tentang pelaksanaan PSBB dalam percepatan penanganan Covid 19 di Sumatera Barat. Dan kita juga telah sepakat penerapan sesuai dengan pedoman PSBB yang ada saat ini. Penerapan pelaksanaan PSBB lebih ditekanan kepada pemkab/ko, koordinasi tentu agar lebih ditingkatkan baik OPD terkait dengan OPD terkait lainnya di kab/ko”, kata Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno juga sampaikan pelaksanaan PSBB ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Irwan Prayitno juga menyampaikan adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah dalam pengambilan kebijakan PSBB sesuai Pasal 2 Permenkes No. 9 Tahun 2020 :

“ Ada jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.  Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Proses usulan PSBB sesuai Pasal 4, 5 dan 6 Permenkes No. 9 Tahun 2020 serta  Pengajuan permohonan kepada Menteri Kesehatan.yang melampirkan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal”ujarnya.

Irwan juga menyampaikan tentang epidemiologi penerapan PSBB telah ada peningkatan jumlah kasus menurut waktu Penyebaran pandemic COVID-19 telah menyebar ke seluruh Provinsi, salah satunya Sumatera Barat.

“ Secara Epidemiologi di Sumbar telah menjadi pusat aktivitas, mobilitas masyarakat sangat tinggi. Kondisi ini mempercepat peningkatan penyebaran COVID-19. Karena itu diperlukan langkah percepatan penanganan COVID-19 dengan kebijakan PSBB Provinsi Sumatera Barat. Dan juga dari penyebaran kasus telah menggambarkan adanya sub cluster dan transmisi lokal”, ungkapnya.

Soal bantuan sosial yang telah disediakan Irwan Prayitno juga sampaikan,soal penerima bantuan sosial berdasarkan jumlah penduduk Sumatera Barat diketahui total jumlah 1.619020 Kepala Keluarga (KK). Total yang dibantu 1.032.188 KK. Yang tidak terdampak 163.952 KK. ASN,TNI.Polri dan Pensiunan 29286 KK.

“ Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 178970 KK, Program Sembako Pusat 245.870 KK, Prakerja 74.720 KK, Kemensos 250.000 KK, Kementerian Desa 162.920 KK. Dan yang terdampak yang belum menerima bantuan 422.888 KK akan dibantu oleh Pemkab/ko, Baznas, dan para donatur dan CSR BUMN/BUMD “, ujarnya.

Irwan juga menyampaikan pada saat ini data prakerja yang belum tercukupi dari plapon yang ada agar disegerakan oleh kabupaten dan kota dalam pengisian data prakerja ini.

 

Publikasi Terkini Lainnya

Gubernur Sumbar Bersama Forkop

13 Mei 2020 15:35:11 WIB.

Lihat Berikutnya

Gubernur Sumbar : Psbb Berhasi

13 Mei 2020 15:24:22 WIB.

Lihat Berikutnya

Gubernur Sumbar Vicon Dengan S

13 Mei 2020 14:56:40 WIB.

Lihat Berikutnya

Gubernur Pimpin Ratas Tentang

13 Mei 2020 14:49:50 WIB.

Lihat Berikutnya

Website Corona