Detail Publikasi Berita

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Drs. Alwis selaku ketua gugus tugas penanganan covid 19 Provinsi Sumatera Barat seusai acara Rapat koordinasi bersama Ketua dan beberapa anggota DPRD Sumbar, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum dengan beberapa OPD, tenaga medis dan pengamat pariwisata, diruang kerja Sekda Kantor Gubernur, Jum’at ( 27/3/2020).

Sekdaprov juga menyampaikan, kita juga perlu melakukan penghitung dampak dan konsekuensi dan siapkan insentif bagi warga terdampak dan semua ini perlu segera dilakukan koordinasikan dengan pemerintahan kabupaten / ko se Sumatera Barat.

“ Terkait edukasi kepada masyarakat tentunya ini soal sesuai kewenangan yang ada diprovinsi, kabupaten dan kota dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kita juga telah lakukan beberapa rakor dengan Bupati dan Walikota”, ujarnya.

Alwis juga mengatakan saat ini yang belum maksimal itu soal penanganan tim medis yang bertugas siap dan tersediakan pemondokan seperti diklat. Dan perlu ketegasan melakukan pendeteksian dini di pintu-pintu masuk ke Sumbar dalam rangka kegiatan eksodus perantau pulang kampung.

“ Perlu tindakan nyata bagaimana memutus mata rantai yang belum dipikirkan. Jika ada orang masuk lewat darat , laut bagaimana penanganannya kemana rujukannya dan langkah antipasi lainnya. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk memaksimalkan SOP dan sebagainya”, kata Alwis.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam kesempatan ini menyampaikan kita menyadari masyarakat Payakumbuh masih belum sadar pemahaman atas resiko virus.

“ Perlu juga mewaspadai Kondisi tenaga medis yang kuatir melihat trend naik dan karena cenderung naiknya jumlah pasien setiap hari. Perlu tindakan tegas dan fokus dahulu kebijakan di hulu”, tegasnya.

Asisten Pemerintahan, Devi Kurnia, SH.MM mengatakan, secara prinsip soal anggaran tidak ada masalah. Pemerintah Daerah tidak ada batasan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan darurat penyebaran covid 19.

“ Anggaran 150 sampai 200 miliar sudah disepakati (tidak ada batas soal kebutuhan). Soal lockdown, pusat dilema, jika lockdown dilakukan kita butuh TNI dan Polri, Apakah mereka bersedia ?. Penanganan kerjasama dgn TNI Polri sangat dibutuhkan. Ini perlu menjadi pertimbangan pemda Sumbar”, ujarnya.

Devi Kurnia juga katakan, perlu keseriusan dalam membahas dampak dari kebijakan dari penanganan covid 19.

“ Pemda harus mampu siapkan segala kebutuhan pokok warga, karena itu perlu jika dipikirkan dampak-dampak bila dilakukan lockdown”, ujarnya

Sementara Kepala Dinas Kesehatan dr. Meri Yuliesday, MART juga menyampaikan, Kita tidak tinggal diam dan terus berusaha untuk melakukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi saat ini, ada duit ada barang, beli langsung via cash.

“ Saat ini ada bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun masih minim dari kebutuhan yang diharapkan. APD merupakan salah satu fasilitas ada kenyaman para media dan pasien. Di Rumah Sakit M Djamil kebutuhan 100 APD habis 1 hari, 7. 624 tempat tidur karantina, kendala saat ini adalah logistik peralatan”, serunya.